Good Corporate Governance: Penerapannya Pada Peraturan Perusahaan

Share :

Setiap perusahaan sering dihadapkan tantangan yang menuntut manajemen dan pengelolaan operasional yang akuntabel dan transparan di tengah perkembangan dunia bisnis yang dinamis dan kompleks. Salah satu upaya menghadapi tantangan tersebut yakni dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai standar umum dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Harapannya, implementasi GCG dapat menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor dan para stakeholders, serta menjalankan nilai-nilai keberlanjutan bagi perusahaan

Salah satu upaya penerapan GCG yakni melalui penyusunan peraturan internal perusahaan. Peraturan perusahaan yang baik dan sesuai dengan prinsip GCG dapat menjadi landasan kuat dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif. Namun tidak semua perusahaan memiliki pemahaman  mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam peraturan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembahasan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG dalam penyusunan peraturan perusahaan. Dengan demikian artikel ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi akademisi dan praktisi hukum serta pengelola perusahaan dalam mengembangkan peraturan perusahaan yang mendukung tata perusahaan yang baik.

A. Good Corporate Governance, Apa Saja Prinsip-Prinsipnya?

Setiap perusahaan pada dasarnya diwajibkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana Penjelasan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagai berikut:

“Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, atas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan”.

GCG mengacu pada seperangkat aturan, praktik, dan proses yang digunakan dalam rangka mengatur dan mengelola perusahaan. Adapun Pengertian GCG tidak terdapat secara spesifik dalam UU PT meskipun prinsip-prinsipnya diakomodasi secara umum pada berbagai pasal-pasalnya. Adapun definisinya terdapat pada berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya pada POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 1 angka 10 sebagai berikut:

“Tata Kelola yang Baik pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum”.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan GCG sebagai prinsip yang membantu membangun sebuah lingkungan berdasarkan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan sebagai investasi jangka panjang, stabilitas finansial dan integritas bisnis dengan mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan inklusivitas. Secara umum GCG terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu Transparansi (Transparency), Kemandirian (Independence), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibilitu), dan Kewajaran (Fairness).

  1. Transparansi

Prinsip Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan perusahaan terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

  1. Kemandirian

Prinsip Kemandirian adalah prinsip pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun dan tanpa benturan kepentingan.

  1. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas berarti prinsip yang mengharuskan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

  1. Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

  1. Kewajaran

Prinsip Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders.

B. Penerapan GCG Dalam Peraturan Perusahaan

Ketentuan mengenai pembentukan dan pengaturan Peraturan Perusahaan diatur dalam UU PT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ketenagakerjaan), serta peraturan perundang-undangan turunan lainnya. Pasal 1 angka 20 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan Peraturan Perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Ketentuan mengenai Peraturan Perusahaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Permenaker 28/2014).

Peraturan perusahaan secara umum dapat mencakup berbagai hal mulai dari kode etik, kebijakan manajemen risiko, hingga prosedur operasional standar. Menurut Pasal 2 ayat (2) Permenaker 28/2014, suatu Peraturan Perusahaan sekurang-kurangnya memuat perihal berikut:

  1. Hak dan kewajiban Pengusaha;
  2. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
  3. Syarat kerja;
  4. Tata tertib perusahaan;
  5. Jangka berlakunya PP; dan
  6. Hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

Praktik GCG dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan internal perusahaan pada dasarnya harus memperhatikan 5 prinsip umum GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan. Penerapan GCG dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perusahaan tersebut merupakan konsekuensi berlakunya UU PT, terutama ketentuan pada Penjelasan Pasal 4 UU PT. Dalam hal ini, peraturan perusahaan dipandang sebagai kebijakan dalam bentuk peraturan tertulis sehingga perumusan dan penerapan kaidahnya harus meliputi prinsip-prinsip GCG. Contohnya dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban, perusahaan harus merumuskan dan menerapkan peraturan perusahaan yang jelas dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini suatu perusahaan wajib menaati kaidah-kaidah dalam UU PT, UU Ketenagakerjaan, maupun peraturan-peraturan turunannya dalam rangka pengelolaan perusahaan. Lebih lanjut, suatu peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat 5 perihal yang diatur dalam Permenaker 28/2014 Pasal 2 ayat (2) sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan perihal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan positif di Indonesia.

Dengan peraturan yang jelas dan terstruktur, perusahaan dapat memastikan setiap keputusan dan tindakan yang diambil sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Selain itu perusahaan dapat memetik keuntungan-keuntungan lainnya, seperti meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholders, meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang baik, mengurangi risiko hukum, mempertahankan reputasi baik perusahaan, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Membahas lebih lanjut terkait dengan penerapan GCG dalam peraturan internal perusahaan sebagai salah satu sarana mengurangi resiko hukum, setiap aksi korporasi yang dilakukan oleh organ perusahaan harus dapat mendukung pelaksanaan GCG secara maksimal. Tidak hanya itu, aksi korporasi dari anak usaha bahkan yayasan yang bukan menjadi afiliasi namun memiliki keterkaitan dengan perusahaan juga harus menerapkan prinsip GCG. Hal ini merupakan upaya mitigasi resiko sehingga perusahaan terhindar dari permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari. Contohnya terhadap prinsip kemandirian, perusahaan sebaiknya memiliki peraturan internal yang mengatur mengenai kewenangan jabatan-jabatan untuk membatasi aksi korporasi dari konflik kepentingan. Hal ini penting bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia sehingga terjadi banyak rangkap jabatan.

 

Sumber:

Amin Widjaja Tunggal. 2008. Tata Kelola Perusahaan Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Harvarindo

Johny Sudharmono. 2004. Be G2C-Good Governed Company. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Bank Umum

 

Author: Yunita, S.H. (Associate pada Dewi Djalal & Partners Law Office)
Co-Author: Rifqi Akbar Darmawan, S.H. (Legal Content Designer D-LEAD)
Yunita, S.H.
Yunita,S.H. Associate pada Dewi Djalal & Partners Law Office
Baca Selengkapnya Baca Lebih Sedikit
Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di D-LEAD ada yang bisa kami bantu ?