Pembuktian Suatu Perkawinan

Share :

Pertanyaan:

D-Lead yth.,

Bagaimanakah pembuktian tentang adanya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

(Pertanyaan dari Tabitha Adischa)

Jawaban:

Pencatatan perkawinan diawali dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk akta perkawinannya sendiri diatur dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal tersebut dirinci mengenai isi dari akta perkawinan, namun tidak diatur lebih lanjut mengenai bukti perkawinan dalam kaitannya dengan akta tersebut.

Bagaimanakah jika tidak ada saksi dalam hal tidak ada akte perkawinan? Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan maupun pertauran perundang-undangan yang lain tidak mengaturnya. Namun, dapat kita jumpai pengaturan di dalam pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menentukan bahwa : Apabila ternyata bahwa register-register itu tidak pernah ada,atau telah hilang,atau pula akta perkawinanlah yang tak ada di dalamnya, maka terserahlah kepada hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami-isteri jelas nampak adanya. Pasal tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam hal tidak adanya akta perkawinan.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu.

Sumber: Darmabrata, Wahyono. dan Ari Wahyudi Hertanto, Penelitian tentang the Development of Civil Registration in Indonesia. Jakarta: Deutsche Gesselschaft Fuer Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ) Good Governance in Population Administration, 2004.

Kategori
Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di D-LEAD ada yang bisa kami bantu ?