Perkembangan Doktrin Ultra Vires

Share :

Pertanyaan:

D-Lead yth.,

Jika dilihat dari segi historisnya, apakah doktrin ultra vires mengalami perkembangan? Jika ya, apa saja contohnya?

(Pertanyaan dari Cindy Clarance)

Jawaban:

Konsep tradisional tentang ultra vires tersebut dalam perjalanan sejarah banyak mengalami modifikasi seirama dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal mana beberapa bagian dari modifikasi tersebut justru memberikan kelonggaran terhadap terjadinya suatu tindakan yang ultra vires, guna kepentingan dan kelangsungan daripada transaksi. Modifikasi tersebut dapat terlihat dalam contoh-contoh sebagai berikut:

  1. Hak untuk meratifikasi, terdapatnya kasus yang memungkinkan diberikannya hak untuk meratifikasi oleh pemegang saham terhadap tindakan yang tergolong ultra vires tersebut. Meskipun secara tradisional, hak untuk meratifikasi tersebut tidak dibenarkan.
  2. Transaksi yang telah dieksekusi, terhadap transaksi yang telah dieksekusi dengan sempurna oleh kedua belah pihak tidak dapat lagi dibatalkan dengan alasan ultra vires
  3. Transaksi yang baru dieksekusi sebagian, terhadap transaksi yang baru dieksekusi sebagian dapat diajukan keberatan berdasarkan alasan ultra vires, tetapi dibatasi oleh doktrin-doktrin yang lain, seperti doktrin estoppel, unjust enrichment, dan pure fairness, bagi negara-negara yang berlaku doktrin tersebut. 
  4. Peranan jaksa, di negara-negara tertentu jaksa dapat memerintahkan perseroan untuk menghentikan tindakan yang bersifat ultra vires atau bahkan meminta agar perusahaan dibubarkan. 
  5. Perbuatan melawan hukum perdata atau pidana, terhadap perbuatan melawan hukum perdata atau pidana, tidak dapat diajukan keberatan dengan dengan jalan ultra vires. Dalam hal ini yang berlaku adalah doktrin hukum tentang keagenan atau respondeat superior (tanggung jawab majikan). 
  6. Tanggung jawab pribadi, tidak selamanya ultra vires mengakibatkan pembebanan tanggung jawab pribadi dari direksi atau petugas yang melakukan tindakan ultra vires tersebut. Memang umumnya tindakan ultra vires menyebabkan timbulnya tanggung jawab pribadi direksi atau petugas yang bertanggung jawab atas tindakan ultra vires tersebut, antara lain berdasarkan doktrin piercing the corporate veil.

Berikut adalah perbandingan dan menambah wawasan tentang lingkup ratifikasi yang dikenal oleh sistem hukum common law, yaitu:

  1. If an act of a company’s agent is outside the agent’s actual authority then it is possible for the act to be ratified by the company : ratification supplies the lacking authority and adopts the act as an act of a company.
  2. The general rule is that if the board of directors of a company have acted on behalf of the company outside their actual authority then the act may be ratified by the members in the general meeting by ordinary resolution.
  3. If some person other than the board of directors has acted outside actual authority then the boards of directors may ratifiy the act if it is within the board’s actual authority. Similarly, the acts of an agent appointed, under delegated authority, by any person other than the board of directors may be ratified by that person if within that person’s actual authority. 
  4. The exception to the general rule is that if an unauthorised act of any agent of the company would have been beyond the company’s capacity, but under which a company’s capacity is not limited by its memorandum, then ratification must be by by a special resolution of the members. A special resolution ratifying an act which would have been beyond the company’s capacity, but for a company’s capacity is not limited by its memorandum it does not affect any liability incurred by the directors or any other person; relief from any such liability must be agreed to separately by a special resolution.

Turut ditambahkan oleh Mayson, Stephen W.; Derek French; and Crhistopher Ryan. If an agent of a company causes it to enter into transaction for a purpose outside its objects then there are two possibilities: 

  • The transaction is not capable of being within the objects and so would have been beyond the company’s capacity under the old ultra vires rule. Such a transaction is described as ultra vires in narrow sense.
  • The transaction is capable of being within the company’s objects. Such a transaction would have been within the company’s capacity under the old ultra vires rule but it still outside the agent’s actual authority. This second kind of transaction is described as ultra vires in wider sense.

The ratifying a particular contract which had been entered intoo by the directors without authority, and so making it an act of the company, is quite a different thing from altering the articles. To give the directors power to do things in the future which the articles did not authorise them to do, would be an alteration of the articles, but it is no alteration of the articles to ratify a contract which has been made without authority.

The members may ratify a contract which an individual director has entered into when it should have been decided on the entire board.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu.

Sumber: Hertanto, Ari Wahyudi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Praktek Bisnis, Cetakan Pertama, 2010, Penerbit Rizkita.

 

Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di D-LEAD ada yang bisa kami bantu ?