31.1 C
Jakarta
Wednesday, October 20, 2021

PRINSIP KEKERABATAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT

Masyarakat hukum adat memiliki tatanan adat yang khas yang
menjadikan mereka sebagai masyarakat hukum adat dengan corak yang khas
pula. Hal yang mengakibatkan adanya keragaman corak tersebut adalah karena
dianutnya perbagai macam prinsip kekerabatan, yang melandasi tidak hanya
terhadap segala aspek kehidupan keperdataannya saja, namun juga
mempengaruhi segi-segi kehidupan yang bersifat publik-pemerintahannya.

Pada dasarnya prinsip kekerabatan – yang menjadi landasan bagi
hubungan kekerabatan itu- terbentuk karena adanya suatu keyakinan bahwa
mereka berasal dari satu hubungan darah yang sama. Misalnya, sama-sama
berasal dari satu nenek atau kakek moyang yang sama (kerabat konsanguinal),
atau karena adanya hubungan perkawinan di antara mereka (kerabat ‘afinal’).

Dianutnya konsep kerabat konsanguinal tersebut – dalam literatur hukum adat – dijadikan landasan bagi berlakunya pelbagai macam cara orang dalam
menentukan garis keturunannya (principles of descent) yang pada dasarnya terdiri
dari:

  1. Patrilineal descent, yang menghitung hubungan kekerabatan hanya melalui
    garis laki-laki saja, misalnya masyarakat Batak, Bali, Timor, dan Ambon;
  2. Matrilineal descent, yang menghitung hubungan kekerabatan hanya
    melalui garis yang perempuan saja, misalnya pada masyarakat
    Minangkabau;
  3. Bilateral descent yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dari
    kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, misalnya pada
    masyarakat Jawa, Toraja, dan Dayak.

Prinsip-prinsip kekerabatan tersebut di atas melahirkan pula adanya
pelbagai macam bentuk perkawinan yang berbeda. Prinsip garis keturunan
Patrilineal, misalnya, akan melahirkan bentuk perkawinan Jujur; Matrilineal
akan mengakibatkan lahirnya bentuk perkawinan Semendo, dan prinsip garis
keturunan yang Bilateral akan melahirkan bentuk perkawinan Bebas.
Ketiga bentuk perkawinan yang dilahirkan dari ketiga prinsip garis
keturunan (principles of descent) itu kemudian juga mengakibatkan timbulnya
hubungan dan akibat hukum yang berbeda pula yang meliputi:

  1. penentuan status seorang suami/istri serta hak-hak dan kewajibannya
    masing-masing;
  2. penentuan status anak dan keturunannya, hak-haknya serta hubungan
    hukumnya dengan orang tua dan dengan keluarga orang tuanya.

Sebagai subyek hukum yang melahirkan adanya aturan-aturan adat yang
kemudian disebut juga sebagai hukum adat itu – sesuai dengan prinsip
kekerabatannya yang dianutnya tersebut, maka semua orang dalam masyarakat
adat tersebut, maka semua orang dalam masyarakat adat tersebut mengetahui
secara pasti status dan hubungan hukum yang bagaimanakah yang ada pada
setiap anggota masyarakatnya itu. Seorang anak yang baru lahir misalnya, atau
bahkan sejak ia masih dalam kandungan ibunya, telah diketahui dengan pasti
status hukumnya dan juga mengenai hubungan hukum apa saja yang ada atau
yang akan timbuk kemudian antara anak tersebut dengan orang tuanya dan
dengan keluarga dari orang tuanya tersebut dan bahkan juga hubungannya
dengan masyarakatnya

TERANG DAN TUNAI

Di samping adanya prinsip kekerabatan seperti yang telah diuraikan di
atas, masyarakat adat menerapkan pula suatu mekanisme yang dapat menjamin
keabsahan dan/atau juga keterbukaan (disclosure) terhadap adanya suatu
perbuatan atau terjadinya suatu peristiwa penting lainnya.

Dalam tatanan hukum adat terhadap pebuatan atau peristiwa yang
dianggap sangat penting, karena menyangkut masalah perolehan, pencapaian,
dan peralihan atau perubahan status hukum antara orang perorangan itu
dengan hak-hak kebendaan yang telah, sedang atau yang akan dimilikinya,
haruslah dilakukan secara transparan dan terbuka. Misalnya pada perbuatan
atau peristiwa perkawinan, kelahiran, adopsi, penghibahan, jual beli tanah, dan
lain sebagainya, bahkan juga pada peristiwa kematian, seperti pepatah adat
Minangkabau yang berbunyi: “Kaba’ baiak baimbauan, kaba’ buruak
bahamburan”.

Dalam pengejewantahan lebih lanjut terhadap pepatah adat itu secara
lebih normatif diterjemahkan ke dalam suatu mekanisme adat yang dikenal
dengan prinsip Terang dan Tunai yag diterapkan terutama pada semua
perbuatan atau tindakan yang mengikat para pihak atau pihak lain dalam
masyarakat.

Terang artinya, bahwa suatu perbuatan hukum itu harus dilakukan di
hadapan pejabat yang berwenang yaitu kepala adat. Dengan demikian
keabsahan mengenai lahirnya atau berubahnya status hukum seseorang dengan
segala akibatnya itu diakui, dijamin, dan kelaigus dilindungi. Di samping itu
pula dengan dipenuhi prinsip ini, maka unsur publisitas dari perbuatan tersebut
juga terpenuhi, dimana semua orang dalam masyarakata tersebut – yang dalam
hal ini diwakili oleh kepala adatnya – mengetahui secara pasti terjadinya suatu
perbuatan/tindakan tersebut dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

Tunai artinya bahwa, suatu perbuatan/tindakan dianggap telah selesai
dilakukan dengan telah dilakukannya perbuatan/tindakan itu secara nyata.
Dengan kata lain, bahwa lahirnya dan/atau diperolehnya suatu status hukum
atau hubungan hukum yang baru itu adalah pada ketika perbuatan/tindakan
tersebut selesai dilakukan.

Pada perbuatan pengangkatan anak (adopsi) misalnya, hukum
menganggap telah terjadi peralihan hubungan hukum antara anak angkat
tersebut dengan orang tua angkatnya – yang kini menjadi orang tua kandung
bagi anak angkat tersebut – dan putusnya hubungan hukum antara anak angkat
itu dengan orang tua kandungnya sendiri adalah segera seketika setelah
diterimanya barang-barang pemberian adat dari calon orang tua angkat tersebut
oleh orang tua kandung anak yang diangkat tersebut. Pemberian atau saling
memberi barang-barang secara adat (tukar tanda) tersebut dilakukan dalam
suatu upacara atau pesta adat yang memang khusus diadakan untuk maksud
tersebut yang disaksikan oleh kepala adatnya dan dihadiri oleh semua anggota
masyarakatnya.

BUDAYA HUKUM

Berbeda halnya dengan Sistem Hukum Barat (BW) dengan latar belakang
budaya tulisan, dimana segala sesuatu itu dinyatakan – khusunya sesuatu yang
berkaitan dengan aturan-aturan hukum – dalam bentuknya yang tertulis.
Kepastian hukum – pada tradisi hukum Eropa kontinental – hanya dapat dicapai
manakala suatu norma hukum itu telah lebih dahulu ada dan tertulis di dalam
pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan. Pada tradisi hukum ini
hukum diartikan sebagai undang-undang, dan undang-undang selalu diberi
bentuk tertulis. Hanya dengan sedemikian itu, maka kepastian hukum dapat
dicapai. Dalam negara kebangsaan yang menganut budaya hukum(tertulis)
semacam itulah, lembaga pencatatan sipil ini muncul. Segala produk yang
dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini secara hukum akan
dipandang sebagai bukti yang paling otentik, jika tidak dapat kita katakan
sebagai satu-satunya alat bukti.

Dalam konteks masyarakat hukum adat – tentunya juga dalam konteks
kita sebagai bangsa – yang berlaku justru keadaan yang sebaliknya, bahwa kita
tidak menganut budaya hukum (tertulis) tersebut, melainkan budaya lisan.
Bahwa segala tingkah laku yang telah melembaga menjadi adat istiadat –
termasuk pengaturan dan pelembagaan yang menyangkut norma-norma
hukumnya – disampaikan atau dipelihara melalui media lisan yang diteruskan
secara turun temurun kepada generasi selanjutnya. Proses pelembagaan
terhadap aturan-aturan tata tertib kehidupan dalam masyarakatnya – termasuk
hal-hal yang menyangkut tentang hak-hak dan kewajiban yang dipunyai yang
dipunyai oleh anggota masyarakatnya itu – dilakukan secara lisan atau secara
bertutur, “warih nan dijawek” (Minangkabau).

Tidak dianutnya budaya tulisan dalam adat istiadat dan juga tentunya
dalam budaya hukum kita – berpengaruh pada sistem hukum yan berlaku yang
mengatur mengenai tata tertib masyarakat kita dalam segala aspek kehidupan.
Dalam arti bahwa masyarakat kita tidak menulis tetapkan adat istiadat yang
mempunyai sifat hukum itu dalam bentuk peraturan tertulis dalam peraturan
perundang-undagan dan yang kemudian dibukukan (dikodifikasikan). Sebagaio
konsekuensinya maka, terhadap semua peristiwa penting yang dialami oleh
orang perorangan dalam masyarakat tidak pula dilakukan pencacatan yang
berbentuk suatu pendokumentasian ke dalam bentuk akta. Kelahiran seseorang
misalnya, seringkali ditandai dengan adanya kejadian-kejadian alam yang terjadi
pada saat orang yang bersangkutan lahir, dan bukannya ditandai dengan adanya
pencatatan secara tertulis atas kelahiran tersebut.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles