Publikasi Putusan Cerai: Urusan Pribadi Jadi Konsumsi Publik?

Share :

Poster artikel berjudul "Publikasi Putusan Cerai: Urusan Pribadi Jadi Konsumsi Publik" menampilkan karakter series "The World of Married", drama korea terkenal bertemakan perceraian.

Perceraian sejatinya merupakan persoalan privasi yang menjadi ranah penyelesaian masalah antara pasangan suami istri yang pernah memiliki ikatan perkawinan. Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, tidak jarang hakim ketua memerintahkan sidang bersifat tertutup karena beberapa persoalan yang tidak dapat diketahui publik. Namun baik sidang terbuka maupun tertutup, semua putusan perkara perceraian dapat diakses melalui publikasi pada situs resmi Mahkamah Agung. Hal ini memunculkan pertanyaan apabila perceraian merupakan urusan pribadi, mengapa kemudian putusan cerai dipublikasi dan menjadi konsumsi publik?

A. Putusan Pengadilan Merupakan Informasi Publik

Putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk informasi publik yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 angka 2 UU Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan Informasi Publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, putusan pengadilan merupakan informasi yang dihasilkan oleh pengadilan sebagai badan negara sehingga publikasi putusan pengadilan diatur melalui UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan-peraturan turunannya. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan bertanggung jawab dalam melakukan publikasi putusan pengadilan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MA yang pelaksanaannya diatur melalui suatu surat keputusan yang dikeluarkan ketua Mahkamah Agung (SK KMA).

UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan perbedaan antara informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses dengan informasi publik yang dikecualikan. Menurut Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Dalam konteks putusan cerai, selain pengaturan UU Keterbukaan Informasi Publik, hukum acara yang diatur dalam KUHAP, SK KMA, dan peraturan lainnya turut menentukan apakah salinan putusan atau informasi putusan cerai dapat dipublikasi secara terbuka atau termasuk ke dalam kategori informasi publik yang dikecualikan.

B. Materi Sidang yang Dilarang untuk Dipublikasikan

Yahya Harahap berpendapat bahwa semua persidangan dalam konteks pengadilan pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum.[2] Hal tersebut mengacu ketetuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau apabila terdakwanya anak-anak, sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Maksud dengan pintu tertutup adalah persidangan tidak dapat diikuti oleh masyarakat umum, kecuali pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut kemudian mengandung makna lain bahwa materi persidangan dilarang untuk dipublikasikan ke khalayak umum.

Konteks delik kesusilaan, menurut Barda Nawawi Arief, memiliki batasan yang luas dan dapat berbeda menurut pandangan atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut R. Soesilo, kesusilaan memiliki keterkaitan dengan norma kesopanan yang berkaitan dengan perbuatan asusila. Dalam konteks pengadilan perkara perceraian, kedua pendapat tersebut bertaut kepada pengaturan dalam UU Peradilan Agama yang menentukan bahwa hakim dapat mempertimbangkan sidang pemeriksaan tertutup dengan alasan-alasan yang penting dan memerintahkan bahwa persidangan secara keseluruhan atau sebagian dilakukan dengan tertutup.[3] Kesusilaan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjadikan pemeriksaan bersifat tertutup, contohnya dalam perkara perceraian yang memiliki unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Publikasi dan Penyebaran Isi Putusan Cerai

Pasal 195 KUHAP memberikan ketentuan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam konteks putusan perceraian, dimana Pasal 60 UU Peradilan Agama menentukan semua putusan pengadilan diucapkan pada sidang terbuka. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam melakukan publikasi terhadap salinan putusan perkara perceraian. Adapun materi persidangan tertutup akan dikaburkan atau disamarkan informasinya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkahah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayaan Informasi di Pengadilan. Secara eksplisit dalam pedoman tersebut mengatur bahwa pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan tersebut. Dengan demikian salinan putusan cerai merupakan informasi publik yang bersifat wajib untuk dipublikasikan oleh Mahkamah Agung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun penyebaran salinan putusan sebagai suatu informasi publik oleh masyarakat diperbolehkan sebab tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut, baik ketentuan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Sumber:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018), hlm. 110

Artikel ditulis oleh
Author: Juan Hugo Alan Emmanuel, S.H. (Associate pada Dewi Djalal & Partners)
Co-Author: Rifqi Akbar Darmawan, S.H. (Legal Content Designer D-LEAD)
Baca Selengkapnya Baca Lebih Sedikit
Scroll to Top
Open chat
1
Selamat datang di D-LEAD ada yang bisa kami bantu ?